Anggota DPRA Fakrul Razi dari Fraksi PPP Aceh Angkat Bicara Soal JKA

Aceh Utara, Telisiknews.id – “Bismillah, Semoga Allah Mudahkan apa yang kami upayakan untuk masyarakat Aceh,” ucap anggota DPR dari fraksi PPP Fakhrurrazi.

Hal itu dijelaskanya pertemuan dengan semua pihak Direktur BPJS, selaku pengambil kebijakan.

Bacaan Lainnya

“Karena selama ini kita tidak di ajak musyawarah untk berjumpa kita mencari solusi namun miris, dan susah untk berjumpa untk meminta data tidak dan tidak berani di berikan untk mencari solusi permaslahan di kalangan masyarakat aceh yang lagi trending maslahnya menyangkut kesehatan masyarakat seluruh Aceh untk kita selesaikan, karena ada masalah baru mencari anggota parlemen (Aceh_red) penyambung aspirasi rakyat Aceh (DPRA Provinsi Aceh) menyelesaikan masalah, terkait Kesehatan masyarakat aceh di seluruh Aceh tentang di hapus JKA Aceh.

Karena udah mulai ada polemik, maka hari ini ada pertemuan secara resmi yang juga dihadiri oleh Dirjen Kementrian Dalam Negeri, ada dari Kemenko PMK juga hadir Prof. Jimly A. Siddiq, Prof. dr. Ascobat Gani sebagai Narasumber diskusi dengan kami.

Karena adanya polemik dikalangan tokoh Aceh seluruh pejabat aceh tentang hal : JKA (jaminan kesehatan Aceh ) JKA tidak berkerjasama lagi dengan BPJS terhitung 1 April, udah mulai membahas mencari solusi terkait Jaminan Kesehata Aceh.

Sehingga, semua masalah akan ada titik terang dan tersampaikan semua termasuk saran dan masukan.

Seharusnya inisiatif ini Pemerintah Aceh yang lebih komperatif terhadap kesehatan masyarakat Aceh.

“Mudah_ mudahan masalah ini dapat terselesaikan melalui musyawarah rapat, dengan semua pihak dan secepat mungkin demi kemaslahatan masyarakat Aceh. jaminan kesehatan Aceh lebih punya peran penting kekuasaan kebijakan Gubernur Aceh untuk bisa menyelesaikan persoalan ini semua,” tandasnya.

Terkait dgn JKA dan Kerjasama dgn BPJS seharusnya Pemerintah Aceh harus memikirkan kesehatan masyarakat seluruh Aceh, BPJS pun butuh solusi koinkret terkait hal senada supaya JKA tetap berjalan dan efisiensi anggaran bisa anggarkan pungkas anggota DPR INI.

“Kalau tidak ad solusi apa-apa, maka berdiam diri seperti tidak ada tanggung jawab pemangku jabatan gebernur aceh,” ucapnya.

Menurutnya Pemerintah Aceh perlu libatkan DPRA selaku penyambung aspirasi masyarakat Aceh untk mencari solusi sebut Ketua DPRA ACEH, libatkan DPRA selaku wakil rakyat, libatkan DPRA krn DPRA yg bahas anggaran.

Tanda tangan kontrak pengeluaran uang hingga Rp1,2 Trilyun tapi DPRA tidak dilibatkan. Poin-poin kontrak kerjasama dengan BPJS DPRA tidak tau apa- apa karen tidak dilibatkan.

Seharusnya Pemerintah Aceh juga harus memikirkan terlebih dahulu, sebelum menandatangani isi butir perjanjian kontrak kerjasama dgn BPJS.

Dan harus tau butir dan poin bisa memihak kepada rakyat Aceh tegas anggota DPRA Fakrulrazi terkait data.

Biar jagan dianggap lemah dalam hal perjanjian mengikat jangan main-main terkait maslah kesehatan seluruh masyarakat Aceh denganmepermaikan.

Main-mainkan dgn data, seperti kejadian begini sungguh miris kesehatan masyarakat aceh, puluhan miliar uang rakyat aceh terabaikan dan siasia entah kena di pergunakan, maka wajar ada sisi curiga dari semua pihak kemungkinan ada permainan, ada kecurangan jahat merampok uang rakyat Aceh, melalui sistem data pemerintahan aceh.

“Ini akan kita dalami lebih lanjut, jika ada indikasi maka akan kita laporka ke KPK RI yang berada di Jakarta Dulu tahun 2010 masa pertama JKA, rakyat aceh yg sakit maupun tidak ada penyakit juga ditanggung oleh pemerintah Aceh kalau sakit maupun tidak sakit premi tetap di bayarkan, berobat gratis. Mulai 2014 udah ada kerjasama dg BPJS sakit & tidak sakit bayar premi tiap bulan, tidak semua penyakit ditangung oleh BPJS.
Data tidak ada yang jelas, ada yg double dan bahkan ada data yang sudah meninggal juga ikut bayar juga. Puluhan ribu bahkan bisa jadi mencapai puluhan juta terdata,” data Siluman.

Setahun 1,2 Trilyun uang subsidi pemerintah Aceh Bayar Premi untk BPJS.Ternyata setelah di musyawarah dengan BPJS banyak juga kekurangan pemerintah aceh.
Sebagai contoh:
Pemerintah Pusat menanggung rakyat aceh melalui JKN sekitar 2,1 juta.
Tapi yang dimanfaatkan atau didaftar oleh Dinas Sosial hanya 1,35 juta sekitar 635 ribuan jiwa masih bnyak rakyat Aceh belum terdata.

“Mohon do’a seluruh rakyat aceh supaya kami wakil rakyat berhasil memperjuangkan JKA tetap berlanjut seperti biasa dan para permainan mafia berhasil untk kita lawan serta uang aceh bisa terselamatkan. Jadi tidak benar jika DPRA setuju hapus JKA, DPRA tidak setuju menonton perampok uang aceh yg berlindung lewat program JKA,” kata dia.

“JKA wajib lanjut, perampok uang rakyat Aceh harus basmi,” tegas Fakhrurrazi

D”alam waktu dekat ini akan kita selesaikan permasalahan akan berkelanjutan, lewat pertemuan hari ini akan berdiskusi di kantor DPRA, Pemerintah Aceh dan BPJS. Bentuk Tim Rekonsiliasi Data. Kemudian dalam pertemuan khusus ini kita dapat melihat, akan selesai permaslahan ini tidak perlu siapa yang di salahkan krna kita mencari solusi yang terbaik untk masyarakat Aceh,” pungkasnya. (Isa Dewantara)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.