Berhentikan Perangkatnya, Peratin Cipta Mulya Diduga Permainkan Perda dan Pemendagri

Foto Ist

Lampung Barat, Telisiknews.id – Selain meluncurkan surat pemberhentian terhadap perangkatnya dengan surat yang diduga tidak sah secara admistrasi, karena tidak memiliki nomor surat, tanpa prihal, tanpa tembusan dan rekomendasi dari camat setempat, Perarin Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Nandang Romadona juga diduga mempermainkan Perda no 83 tahun 2021 poin b. dan c. juga dianggap mempermainkan Undang – Permendagri

pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Bacaan Lainnya

Dugaan tersebut, terlihat dalam surat pemberhentian yang dilayangkanya terhadap IW, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Pekon tersebut.

Sementara, jika ditela’ah alasan peratin memberhentikan perangkatnya faktor tidak nyaman, dan karena IW berwacana mencalonkan diri sebagai Peratin.

“Ya alasanya, karena saya sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman, apa lagi dia mau mencalonkan diri sebagai Perarin,” ujar Nandang saat dikonfirmasi Tim Telisiknews.id beberapa waktu lalu.

Sementara, jika dibuka bunyi poin b dan c dalam perda no 83 tahun 2021 yang bunyinya,

Poin b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain/dan atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;

Menurut salah seorang tokoh Masyarakat yang enggan dipublikasikan namanya, saat membaca poin – poin dalam perda tersebut, terkesan tidak sesuai dengan tuduhan yang tertera dalam surat pemberhentian.

“Kalau hanya alasan karena wacana mencalonkan diri, itu bukan alasan sebab siapapun boleh berwacana seperti itu, kecuali telah dilakukan penjaringan oleh Panitia Pilratin dan ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon, sedangkan pelaksanaan pilratin itu kan masih lama tahun 2024 nanti jangankan penjaringan penitia pemilihanya aja belum terbentuk,” kata dia dengan tegas.

Dia juga menegaskan, dengan keputusan pemberhentian yang menggunakan Perda tersebut, terkesan mempermainkan peraturan dan tidak menghargai Pemendagri apalagi surat pemberhentian itu terkesan tidak sah secara admistrasi, ini dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia menuturkan, untuk memberhentikan perangkat desa, harus memenuhi unsur sebagai mana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dimana, berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tersebut, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti sendiri (mengundurkan diri), atau diberhentikan.

“Untuk Perangkat Desa diberhentikan yang dimaksud, yaitu karena, usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian berhalangan tetap dan idak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat
Desa serta melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Jadi berdasarkan aturan tersebut Kades yang baru tidak boleh semena-mena,” ujarnya.

Secara terpisah, IW yang diberhentikan dengan alasan yang tak jelas dengan tuduhan perda no 83 bersama poin b dan c itu dianggap mencemarkan nama baik.

“Saya tidak terima dengan tuduhan melanggar Perda tersebut. Ini saya aggap pencemaran nama baik karena dengan perda ini, seakan kesalahan saya begitu fatal dan pandangan masyarakat kepada saya sudah begitu buruk,” tandasnya. (San).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.