BULD DPD RI Jelaskan Tentang Harmonisasi Perda dan Ranperda

Jakarta, Telisiknews.id – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menjelaskan tentang Harmonisasi Perda dan Ranperda, saat menerima audiensi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno (FISIP UBK) di DPD RI, pada hari ini, Rabu (25/01/2023).

Dalam audiensi tersebut, Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow, anggota DPD RI dari Sulawesi Utara ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari DPD RI, khususnya BULD DPD RI.

Bacaan Lainnya

Di hadapan dekan, dosen, dan mahasiswa Fisip UBK Stefanus menjelaskan, bahwa BULD DPD RI memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakannya, dengan adanya BULD DPD RI, diharapkan dapat mencegah penyusunan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Kami mengharmonisasi antara pusat dengan daerah agar tidak berbenturan. Kami melakukan pemantauan perda terkait pajak dan retribusi daerah. Dalam rakernas lalu, penyusunan perda tersebut harus konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkeu dan agar tidak bertabrakan makanya harus mengacu UU. Karena jika tidak, berpotensi besar untuk ditolak dan juga berpotensi melanggar hukum,” ucap Stefanus.

Hasil pemantauan tersebut, menurut Stefanus, harus di tindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, dan konsultasi legislasi pusat-daerah.

Makanya BULD juga melakukan evaluasi ranperda dan perda untuk memastikan kesinambungan upaya pembentukan, ketepatan dan kesesuaian pembentukan, serta kebutuhan teknis implementasi perda dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

“Serta untuk mengetahui ranperda yang berpotensi dis harmoni hukum dan ke-tidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” imbuh Stefanus.

Dalam penerimaan audiensi tersebut, anggota BULD DPD RI, Lalu Suhaimy Ismi dari NTB ini
juga mengatakan, pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI bertujuan untuk mewujudkan kemajuan daerah melalui percepatan pembangunan daerah.

Dikatakannya, DPD RI sebagai wakil daerah terus melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat di daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat.

“Kita juga membekali diri dengan hasil musrenbang provinsi untuk melihat apa yang di aspirasi kan daerah yang dapat di perjuangkan di tingkat pusat. DPD RI sebagai bagian dari lembaga politik, lebih fokus pada bagaimana upaya daerah mendapatkan kesejahteraan nya, terutama dari dana transfer daerah, itu yang menjadi konsentrasi kita di DPD RI,” jelas Lalu.

Demikian juga Dekan FISIP UBK Franky Roring,
dalam rapat tersebut, berharap kegiatan audiensi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya lembaga negara dalam merawat dan memelihara demokrasi melalui perjuangan aspirasi masyarakat.

“Dalam pertemuan ini diharapkan ada pengetahuan bagaimana DPD RI bekerja untuk masyarakat, bagaimana aspirasi diserap dari masyarakat, sehingga tahu ada proses politik yang harus dilakukan. Sehingga orang tahu bahwa pertarungan DPD RI itu tidak gampang, karena di sini banyak golongan dan banyak bidang ilmu,” jelasnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *