Dana RISPAM, Diduga Banyak di Manipulasi untuk Dikorupsi

Lampung Barat, Telisiknews.id – Kegiatan pekerjaan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (Rispam) yang dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Lampung Barat (Lambar), dinilai janggal mengingat, dana yang cukup fantastis sebesar Rp.500 juta hanya untu membuat tiga buah buku saja.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kasi Pengairan DPUPR Budi Santoso ketika dikonfirmasi Telisiknews beberapa waktu lalu terkait kegunaan dana senilai Rp 500 juta tersebut.

Bacaan Lainnya

Secara rinci pria yang akrab disapa Budi tersebut menyampaikan, dana tersebut untuk membuat.
1. Buku Antara
2. Buku Pendahuluan
3. Buku Panduan.

Selain itu Budi juga menjelaskan, bahwa buku tersebut telah dibagikan di
1. Dinas PUPR
2. PDAM
3. BAPPEDA
4. PPKAD

Menurutnya, ini adalah buku panduan kerja jangka pendek,menengah dan panjang,jadi memang setiap 5 tahun sekali buku ini selalu di refisi,
Budi melanjutkan, dana tersebut juga untuk jasa konsultan dan survei lokasi titik air.

“Sebelum kegiatan itu dilaksanakan dari pihak Dinas PUPR sudah merapatkan terlebih dahulu, dengan pihak PDAM mengingat yang mengetahui titik air di sepuluh cabang dan unit adalah dari pihak PDAM,” ujarnya.

Ditambahkanya, dalam setiap rapat yang diadakan di aula Kantor DPUPR selalu dihadiri dari pihak PDAM dalam hal ini yang selalu hadir adalah Herman, Kepala Bagian (Kabag) umum dan bendahara serta staf dari Kantor PDAM kurang lebih empat hingga lima orang.

“Yang nantinya dari kelima staf tersebut, akan mengawal konsultan untuk mensurfai lokasi,” imbuhnya.

Namun saat ditanya dari dana yang sangat fantastik tersebut, apakah masyarakat tidak mengetahui, mengingat dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan itu merupakan uang rakyat.

Lalu kegiatan itu apa fungsinya dan apa keuntungan masyarakat dari kegiatan itu, minimal publikasi pemasangan baleho atau banner sehingga masyarakat mengetahui adanya kegiatan RISPAM tersebut.

Namun ketika ditanya tentang beberapa hal tersebut Budi seakan enggan menjelaskan dan terkesan tergesa – gesa untuk pergi, dengan alasan ingin kondangan di rumah salah satu Kepala Bidang (Kabid).

Terpisah Herman selaku Kabag Umum dan Bendahara saat dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut menjelaskan, “benar saya memang selalu mewakili pertemuan di Kantor PUPR. Namun, hanya sendiri dan tidak pernah membahas masalah nilai keuangan.
Apa lagi sampai nilainya segitu besarnya,” ucapnya.

Menurutnya dalam rapat tidak pernah ada pembahasan soal dana. “jadi jujur kami tidak tau,” ucapnya singkat.

“Sampai saat ini saya baru dikasih buku satu ini ya buku panduan ini kalau yang lain saya malah gak tau,” tambah Herman.

Herman membenarkan bahwa memang ada pegawai yang mengawal konsultan itu survei dan itu bernama Marsudi bukan orang 4 sampai 5 orang. “salah itu, itu pun hanya menyurvei di Rumah Dinas Bupati dan di Pemangku (dusun/red) Talang Delapan Pekon (desa/red) Tanjung Raya Kecamatan Sukau dan itu juga bukan titik mata air namun, water treatmen plant Instalasi Pengolahan Air (IPA),” kata dia.

Lalu pihak Telisiknews juga menghubungi Karsidi untuk memastikan kebenaran dari keterangan Herman Kabag TU dan keuangan tersebut, dan Karsidi mengatakan, “memang saya benar mengawal konsultan namun, ya hanya di Rumah Dinas Bupati dan di Talang Delapan selain itu saya tidak tau,” imbuhya.

Dilain tempat pihak konsultan yang mengerjakan kegiatan tersebut menambahkan, bahwa semua titik mata air dari sepuluh cabang dan unit sudah di survei dan didampingi 10 Kepala Cabang dan unit.

“kami melakukan kegiatan sesuai mekanisme peraturan dan kami juga bekerja yang terbaik untuk Lampung barat,” tandsanya.

Persoalannya, dari berbagai keterangan terkesan semua berbeda lantas keterangan siapa yang benar..?
Sementara dari sepuluh kepala cabang dan unit tidak satupun mengikuti survei tersebut.

Ironisnya, Direktur PDAM Limau Kunci Lambar Dona Sorenty Moza mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

“Saya malah baru tau ini, kalau ada dana Rp500 juta hanya untuk membuat revisi kegiatan jangka pendek menengah dan jangka panjang.
Karena kalau cuma buat buku kayak gitu saya juga bisa mas,” kata Direktur yang akrab disapa Dona tersebut.
Memang itu setiap lima tahun sekali ada refisi tentang pendataan.
Namun dari taun tahun sebelumnya gak kalau sampe segitu.
Yang saya tau,biasanya hanya 100 juta kok ini bisa melonjak jauh saya sempet kaget juga,gedek itu mas

Dirinya juga mengaku belum mengetahui sepert apa buku – buku senilai Rp. 500 juta tersebut.

Dona mengakui bahwa benar dirinya pernah diundang di DPUPR untuk rapat namun tidak dijelaskan terkait apa.

“Dan karena saat itu saya juga masih ada pekerjaan maka di wakili oleh kabak TU dan keuangan Herman.

Namun, saat itu dirinya memastikan bahwa kariawan PDAM tidak ada yang mengawal konsultan itu untuk melakukan survei di titik-titik mata air di sepuluh cabang dan unit.

“Karena jika kariawan PDAM melakukan kegiatan itu pastinya saya keluarkan (Surat Perintah Tugas (SPT)
Dan sampe saat ini saya tidak pernah mengeluarkan SPT terkait pekerjaan itu
Jd mas kalau ada yang mengatas namakan saya tolong saya di telfon ya mas bila perlu di depan orang yang menjual nama saya,” pungkasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *