Dengan Agaran yang Cukup Pantastic, Pembangunan Jalan Liwa – Hanakau Terkesan Mulai Terlihat Asal – Asalan

Exif_JPEG_420

Lampung Barat,Telisiknews.id – Pembangunan jalan penghunbung Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balok Bukit – Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dengan volume 5km lebih, yang menghabiskan dan sebesar Rp23 milyar, yang bersunber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan dikelola oleh PT. Bumi Lampung Persada (BLP) terkesan asal – asalan.

Persoalanya, banyak kejanggalan dalam proses pengerjaan jalur tersebut salah satunya pembangunan drainase yang dianggap asal jadi. Sebab, menurut warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, pembangunan drainase pada sisikiri dan kanan jalan itu selain terkesan dangkal juga dianggap tidak maksimal,

Bacaan Lainnya

Menurut warga, drainase pada jalur tersebut saat ini telah banyak retak dan hanya berbentuk pondasi dan terputus putus, selain banyak lokasi yang telah digali bahkan pipa saluran PDAM hingga saat ini hanya galian dan tidak dilakukan pembangunan drainase.

“Percumah digali kalau tidak dibangun drainasenya,” kata warga.

Selain itu kata warga, berem pada sisi kiri dan kanan jalan hanya dilakukan penimbunan dengan batibsplit bercampur sirtu, itupun terputus – putus.

Bahkan, aspal jalan meskipun telah dilakukan dua kali, tetapi masih terlihat tipis dan telah nampak tanda – tanda kerusakan seperti keretakan dan terlihat kasar.

“Ini kan dana PEN dan nilainya puluhan miliar rupiah, dan dana itu adalah dana pinjaman dan yang akan membayarnya adalah masyarakat, lalu siapa yang bertanggung jawab atas ke tidak maksimalan jalan tersebu,” katanya.

Kalimat tersebut, sama dengan penyampaian salah satu Anggota DPRD Lambar dari Partai Golkar beberapa waktu lalu, bahwasanya masyarakat harus turut memantau jalannya pembangunan karena itu dananya cukup besar dan dana itu adalah pinjaman selama 5 tahun, lalu yang akan membayarnya masyarakat.

Warga tersebut berharap, kepada pihak rekanan yang mengelola pembangunan tersebut dalam hal ini PT. BLP untuk memaksimalkan pembangunan karena menurut dia, jika seperti itu masyarakat yang akan dirugikan.

“Kami sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah terkait untuk ikut serta memantau jalannya pembangunan, karena ini adalah utang dan yang akan membayar masyarakat, kalau saja pemerintah terkait diam saja, ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pembangunan tersebut, karena kalau hanya seperti itu, tidak mungkin menghabiskan dana sebesar Rp23 Milyar tersebut” kata dia.

“Jangan jadikan masyarakat sebagai tumbal untuk meraih keuntungan pribadi,” pungkasnya. (San)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.