Jampidum Fadil Zumhana Setujui Permohonan RJ Kejari Jakbar

Jakarta, Telisiknews.id – Jaksa Agung Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Fadil Zumhana, kembali menyetujui permohonan penghentian penuntutan dua perkara pidana umum berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice (RJ) yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Iwan Ginting.

Iwan Ginting mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya melakukan gelar perkara (ekspose) secara virtual yang dihadiri Jampidum Fadil Zumhana.

Bacaan Lainnya

“Puji Tuhan dua permohonan kami terkait penghentian perkara melalui kebijakan Restorative Justice, dikabulkan Bapak Jampidum Fadil Zumhana Harahap,” ujar Iwan Ginting saat di hubungi, Selasa (24/01/2023).

Kedua perkara tersebut atas nama tersangka Idrus alias Ompong bin Arjani yang dijerat melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan tersangka Agustinus Nendisya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Iwan menegaskan pihaknya akan terus berusaha melaksanakan kewenangan kejaksaan agar mengedepankan penghentian penuntutan perkara melalui kebijakan RJ.

Sebab kebijakan RJ bisa membawa arah positif bagi kedua belah pihak berperkara.

Menurut Iwan, pihaknya akan memperhatikan dan melihat perkara-perkara yang berpotensi untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ
sebagaimana dimaksud dalam pedoman No. 15 Tahun 2020 tersebut.

“Karena memang kewenangan ini harus kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat,” tutur Iwan Ginting.

Menanggapi adanya pemberitaan terkait dugaan uang pelicin untuk meloloskan RJ, Iwan Ginting mempersilahkan media massa untuk melakukan check and recheck terhadap para pihak berperkara, baik korban maupun pelaku.

“Saya pastikan itu tidak ada, karena hampir semua pelaku- pelaku tindak pidana yang kami RJ kan merupakan orang yang susah secara ekonomi, namun demikian saya mempersilakan media mewawancarai semua pihak yang terkait untuk menanyakan hal tersebut apakah ada hal demikian di Kejari Jakarta Barat,” ujarnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *