Joni Rafles Ikuti Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022

Oku Selatan, Telisiknews.id – Bupati OKU Selatan Popo Ali M.,B.Com. yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda OKU Selatan Joni Rafles, AP., M.Si., ikuti Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022, Kamis (17/11/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor ATR/BPN Kabupaten OKU Selatan ini juga turut dihadiri oleh Kapolres OKU Selatan AKBP Indra Arya Yudha, S.H.,S.I.K.,M.H. Kadin Pertanian, Perwakilan PU PR, Perwakilan Koperindag, Perwakilan PMPD, Analis Kebijakan Bagian Tapem, Kepala UPTD KPH Wil VII Mekakau Saka, Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor BPN OKUS, Kasi Survey dan Pemetaan Kantor BPN OKUS, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN OKUS, Kasi Pengendalian dan Penangan Sengketa Kantor BPN OKUS.

Bacaan Lainnya

” Kepala ATR/BPN OKU Selatan Albert Midian Panjaitan, S.T. dalam paparannya menyampaikan, bahwasanya dasar hukum digelarnya kegiatan ini berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Redistribusi Tanah, hal ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pembagian dan pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertifikat),”terangnya.

” Kepala ATR/BPN OKU Selatan juga menjelaskan, bahwa objek redistribusi di Kecamatan Sungai Are yang pertama Desa Sadau Jaya 147 Bidang, Desa Cukoh Nau 23 Bidang, Desa Pecah Pinggan 68 Bidang, Desa Tanah Pilih 194 Bidang, Desa Sebaja 87 Bidang, Desa Pulau Kemiling 17 Bidang, dan Desa Guntung Jaya 40 Bidang, untuk diketahui bahwa bidang tanah yang telah diukur dan masuk dalam sempadan sungai areal pertambangan, bidang tanah tersebut tidak akan ditindaklanjuti dalam kegiatan redistribusi tanah,”terangnya.

Asisten I dalam kesempatan ini juga menyampaikan, bahwasanya dengan adanya data yang didapat akan menjadi acuan mana bidang tanah yang tidak bisa dilanjutkan untuk kegiatan redistribusi tanah.

” Asisten juga menyarankan untuk seluruh OPD terkait dapat menyelesaikan semua permasalahan yang menyebabkan bidang tidak bisa di redistribusi tanah. “Kami sarankan terhadap tim dan OPD terkait, untuk betul-betul menyelesaikan apa saja permasalahan yang menyebabkan sebagian bidang tidak bisa dilanjutkan dalam kegiatan redistribusi tanah. Tentu ini harus ada sosialisasi ke masyarakat, Camat, Kepala Desa dan jajarannya,” ungkap Asisten.

” Kapolres OKU Selatan melalui paparannya juga menyampaikan, bahwa pihaknya sudah sangat jelas dalam memberikan gambaran proses redistribusi tanah, dan siap mendukung dalam tahapan pelaksanaan kegiatan ini, terkait penyuluhan dan sosialisasi agar benar-benar tepat sasaran,”tegasnya.(Hendri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *