Kasus KDRT Oleh Oknum PNS, Kuasa Hukum Korban Keberatan Pelaku Dituntut 8 Bulan Penjara

Lampung Barat,Telisiknews.id – Menyikapi tuntutan 8 Bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang melibatkan AD (38) seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap istrinya NMS (33) beberapa waktu lalu.

Selaku pihak Kuasa Hukum korban Helda Rina, SH.,MH, menyampaikan bahwa pihaknya merasa sangat keberatan atas tuntutan 8 Bulan tersebut, dikarenakan beberapa hal diantaranya kekerasan fisik yang dialami korban yang menyebabkan memar-memar dan Trauma Psikis yang cukup berat.

Bacaan Lainnya

“Hal tersebut berdasarkan hasil Assesment dari Psikiater yang disediakan UPT PPA Provinsi Lampung, dan hasil visum Et Revertum yang terlampir dalam perkara,” ujarnya, saat menggelar konfrensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lambar, Kamis (22/09/2022).

Menurut Helda, sebagai pihak kuasa hukum korban yang ditunjuk langsung oleh Dinas PPA Kabupaten Lampung Barat  Nomor : 476/174/III.07/2022 menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap seorang istri.

“Apalagi perbuatan terdakwa Berkelanjutan mulai dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022 dan juga antara keluarga terdakwa maupun terdakwa terhadap keluarga korban dan korban tidak ada perjanjian perdamaian,” ungkapnya.

Helda juga mengatakan terdakwa selama menjalani proses persidangan menunjukkan sikap tidak kooperatif dan berbelit-belit sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Ia mengungkapkan perkara pembanding pihaknya dengan kasus yang sama adalah Putusan Nomor: 96/Pid.B/2022/PN.Liwa dengan Terdakwa Roni Setiawan yang di tuntut JPU 2 tahun 6 bulan, sehingga sangat jauh sekali perbedaannya sehingga menimbulkan pertanyaan pihaknya atas tuntutan 8 bulan tersebut.

“Terhadap tuntutan 8 bulan tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Korban patut mempertanyakan Integritas Pihak JPU dalam hal mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam hal perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.

Bahwa. Lanjutnya, dari beberapa poin tersebut sama sekali tidak ada alasan memaafkan apalagi untuk meringankan tuntutan terdakwa sehingga pihaknya selaku kuasa hukum yang di percaya oleh Dinas PPA Kabupaten Lampung Barat sangat merasa keberatan.

“Maka kami akan segera membuat laporan dalam rangka menuntut keadilan yaitu dengan langkah-langkah, menyurati Kejaksaan Agung RI dengan tembusan menkumham, dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan tembusan Kepala Kantor Staff Presiden (KSP), Dinas PPA Provinsi Lampung dan terakhir menyurati Mahkamah Agung RI,” jelasnya.

“Sesuai dengan azas Hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, bahwa Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka
kami menilai bahwa tuntutan jaksa tersebut tidak sesuai dengan Kaidah dan Norma Hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” pungkasnya.

Pihaknya berharap akan ada respon dari pemerintah terhadap upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban KDRT khususnya NMS (33) yang selama ini sudah sangat tersiksa atas perlakuan keji yang dilakukan oleh AD selaku suami sekaligus oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lambar.(Reko/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.