Keputusan Peratin Timbulkan Polemik, Gaji Pemangku di Mekar Jaya Dipertanyakan

Lampung Barat, Telisiknews.id – Carut – marut susunan kepemerintahan Pekon (desa/red) Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Lambar) hingga kini masih belum usai.

Salah satunya dalam soal pengangkatan dan pemberhentian hingga gaji sejumlah Kapela Pangku (kepala dusun/red) di pekon tersebut, yang maish terkesan masih tak jelas.

Bacaan Lainnya

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, pembentukan kepala pemangku yang semula diadakan penjarinhan dan seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Peratin (Kades/red), Dede Suherli terkesan hanya pormalitas belaka. Pasalnya, dalam proses penentuan siapa yang akan menjabat kepala pemangku di pekon itu masih sang peratin masih kasak – kusuk mengarahkan warga untuk memberikan dukungan kepada calon kepala pemangku pilihannya.

Hal itu sesuai dengan pengakuan peratin yang dipaparkanya, kepada salah salah seorang warga melalui telepon.

“Penjaringan dan seleksi hanya formalitas aja semua ketentuan ada di saya,” ucap warga meniru kan kata-kata peratin tersebut.

Ironisnya, sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap sejumlah kepala pemangku lama, dan SK kepala pemangku yang baru belum di keluarkan.

Pertanyaannya, siapa yang menjabat kepala pemangku di sejumlah pemangku di pekon itu, lalu diapakan dan dikemanakan gaji pemangku yang seharusnya diterima oleh pemangku lama karena SK pengunduran diri belum di keluarkan.

Ditambahkan warga, tersirat kabar bahwa selama permasalahan tersebut belum jelas, maka gaji pemangku akan dimasukan oleh peratin ke kas pekon.

Lantas, dengan begitu sejulah pemangku di pekon itu kosong dan tanpa pemimpin, sementara dalam aturannya 1×24 jam saja pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh kosong.

Lalu jika gaji dimasukin ke kas pekon (Silpa), peratin tersebu terkesan telah mempermainkan hak orang lain yang disalurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Peratin harus bekerja dengan progesional, dan ingat peratin dipilih warga dan harus melayani warga dengan meksimal, selain itu kepala pemangku sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menerima haknya sebagai pelayan masyarakat, seperti gaji jangan ditahan karena kegoisan peratin,” ucap Tokoh Masyarakat yang enggan dipublikasikan identitasnya.

Dia juga berharap kepada peratin untuk bekerja dengan progesional, dan tidak mengandalkan egoisnya sebagai pelayan masyarakat.

“Kami mohon kepada pihak – pihak yang berwenangan untuk seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) dan Inspektorat Lampung Barat untuk turun membenahi dan menegur peratin tersebut, karena keputusan – keputusan peratin itu selalu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mekarjaya,” pungkasnya. (Red)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *