Komite II DPD-RI Menindak Lanjuti Sengketa Lahan Antara Buay Mencurung dan PT SIP

Mesuji, Telisiknews.id – Komite II DPD RI yang di pimpin oleh DR. H. Bustami Zainudin, S.Pd bersama 3 Anggota Komite II lainnya dalam kerangka menindak lanjuti masyarakat adat Buai Mencurung Mesuji yang sebelumnya pada Tanggal 5 September 2022 telah dilaksanakan rapat dengar pendapat, di Kantor DPD RI Provinsi Lampung Jl. Patimura Bandar Lampung.

Komite II menggelar kunjungan kerja una memperoleh Informasi, yang konfehensif dan solusi bagi semua pihak hal ini berdasarkan undang yang disampaikan oleh DPD RI kepada Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung yang di ketuai Saidi, pada Jum’at (11/11/2022) di kantor DPD RI perwakilan Provinsi Lampung.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam kegiatan itu,
1. Bupati Mesuji diwakili oleh kadis Perkim dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan
2. Perwakilan Kadishut Prov Lampung
3. Perwakilan Kanwil BPN Prov dan BPN Mesuji
4. Perwakilan PT. Sip
5. Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung
6. Kopolres Mesuji yang diwakil Kasat Intelkam
7. Perwakilan Dandim Mesuji

Dalam kegiatan pulbaket tersebut menghasilkan beberapa poin kesimpulan Pertama; bahwa kembali komite II DPD RI akan mengundang Pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang kala itu menerima Rekognisi / Ganti Rugi Atas Tanah Negara Bekas Marga oleh PT. SIP Seluas 4345 Ha dari jumlah 5.058 sementara 713 Ha dilakukan Ganti Rugi kepada masyarakat Desa Talang Batu menurut petunjuk surat yang disampaikan oleh Pihak Koperasi Masyarakat Adat Buay Mencurung Saidi.

“Nah ini Pemkab Lampung Utara akan kita konfirmasi kebenarannya. Karena menurut perwakilan PT SIP mereka telah melakukan ganti Rugi sehingga terbit HGU. Ya jadi kita akan cek semua,” ujar senator Lampung Bustami zainudin.

Poin kedua; pihaknya juga akan mengundang Dinas Transmigrasi karena menurut Petunjuk Surat yang di sampaikan Koperasi Masyarakat Adat Buay Mencurung dimana Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi menyampaikan laporan terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit, oleh pengusaha swasta yang dikaitkan dengan dengan Translok kepada Dirjend penyiapan pemukiman departemen transmigrasi tahun 1989.

Dan SK Gubernur KDH TK I Lampung tahun 1989 tentang penetapan wilayah Plasma Perkebunan inti Rakyat kelapa sawit PT Sember Indah Permai/ SIP., di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Mesuji kabupaten Lampung Utara.

Sementara penetapan penyediaan areal lahan proyek Translok masih belum Clean and Clear sehingga BPN turun tangan. Hal ini dijelaskan oleh pendamping dari pihak koperasi yang di wakili oleh Basuki, S.H, Faisal Sanjaya dan Abu Hasan.

“Jadi dua lembaga ini akan kita undang untuk kita mintai keterangan,” jelas Bustami zainudin selaku pimpinan Rapat dan menutup agenda pertemuan dan dialog dengan pemangku kepentingan.(Rmt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *