Lampung Timur Bergejolak, Perang Terhadap Kepatuhan dan Penetapan Peraturan di Persoalkan oleh Para Pejabat Terkait Kebijakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampung Timur, Telisiknews.id – Menindaklanjuti berbagai macam jenis Isyu yang sedang berkembang di kabupaten Lampung Timur, dalam beberapa bulan ini, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI), Lampung Timur tetap aktif dalam mengikuti perkembangan dan pemberitaan di media, yang selalu mengupas dan mengulas beberapa penggalan perubahan iklim politik yang menurut dugaan dan opini beberapa kalangan, bahwasanya segala permasalahan yang terjadi di Lampung Timur, tak pernah mendapatkan solusi yang objektif atau mendapatkan suatu hasil yang maksimal sesuai dengan regulasi dan harapan masyarakat Lampung Timur.

Terkait dengan gonjang-ganjing kondisi keuangan daerah kabupaten Lampung Timur yang di duga banyak pihak sebagian telah raib, di belanjakan pada hal-hal yang kurang tepat dengan kebutuhan publik atau peruntukan untuk kepentingan rakyat Lampung Timur, AWPI DPC Lampung Timur menduga banyak penyebab sehingga banyak terjadi penyimpangan serta Kecurangaan, masih tetap menggunakan cara atau pola lama (klasik) dalam tata kelola anggaran APBD baik pola membelanjakan atau pembiayaan, sehingga kami duga juga mengalami banyak kebocoran pada beberapa pos anggaran.

Bacaan Lainnya

“Terutama dugaan disebabkan perencanaan yang kurang cermat pada pos belanja jasa dan belanja pegawai, serta berbagai jenis tunjangan pejabat daerah yang mengalami peningkatan jumlah anggarannya, selain itu di duga juga ada penggelembungan anggaran, karena APBD Lampung Timur jauh dari kata efisiensi, efektif, tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan laporan nya secara transparan, akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelolaan kebijakan keuangan daerah,” ujar Herizal, Ketua DPC AWPI Lampung Timur, Selasa (06/12/22)

Kami sampaikan terkait dugaan hal ini terjadi, kami bukan berniat untuk menyudutkan salah satu pihak atau bertindak untuk menghakimi,kami berikan kritik dan sekelumit gambaran dan wawasan yang kami miliki,tapi bukan juga bermaksud untuk menggurui, mengingat bahwa salah satu bentuk peran kami sebagai media harus memberikan edukasi, apresiasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang sepatutnya mengetahui dan memahami berbagai macam jenis informasi yang layak di konsumsi publik,” ungkap Herizal dengan beberapa media.

“Menurut pandangan kami, hal ini terjadi merupakan sebagai bentuk reaksi masyarakat dan kalangan lembaga sosial kontrol yang ikut prihatin dan menyayangkan atas beberapa dugaan dari berbagai kalangan masyarakat, yang menilai APBD Lampung Timur menjadi sarana arisan para pejabat Lampung Timur untuk memenuhi keinginan dan kepentingan sepihak, sehingga seringnya terjadi anggaran APBD atau anggaran APBN kabupaten Lampung Timur mengalami kebocoran, baik di sengaja atau tidak di sengaja, sehingga hal tersebut tidak di anggap oleh para pejabat atau sekelompok oknum pejabat yang memiliki kewenangan merupakan prilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum,dari berbagai jenis kebijakan dan program kegiatan tanpa memperhatikan dari berbagai unsur pemborosan anggaran,” jelasnya.

Harapan AWPI DPC Lampung Timur kepada DPRD Lampung Timur adalah Agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksananya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya.

Harapannya, secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data.

Pastinya data tersebut, akan menjadi sebuah bentuk laporan dan publikasi terhadap publik atas capaian kerja dan progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur.

Dari pemaparan Herizal, AWPI DPC Lampung Timur akan lebih spesifik melihat proses Penjabaran dari hubungan yang harmonis dan harus ditempatkan pada relnya masing-masing. Khusus untuk DPRD, bahwa undang-undang telah memberikan tiga fungsi pokok kepada DPRD,yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan (pasal 41).

“Sedangkan kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (pasal 25, huruf a),” ungkap Herizal

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Khusus DPRD Lampung Timur untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya, untuk memberikan pengawasan dan pengendalian sejumlah kebijakan yang di tetapkan pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur yang sewaktu-waktu berpotensi dapat merugikan kepentingan masyarakat Lampung Timur.

Lebih lanjut Herizal menyampaikan, bahwa Instrumen yang ada dan dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung Timur.di kan dalam mempermudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak.

“Apabila dimungkinkan, dari segi anggaran dan maksud untuk pemberdayaan, mungkin hal ini merupakan suatu gagasan atau suatu trobosan untuk sebuah solusi,bila di perlukan setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya,” tukas Herizal.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk kontribusi atau sebuah pemberdayaan di ruang lingkup masyarakat, yang pernah memberikan hak suaranya serta mereka sebagian berharap di perankan di apresiasi atas Sumber Daya yang mereka miliki.

“Mereka cenderung lebih bangga dan di hargai karena aspirasi mereka terwakilkan dengan keberadaan wakil mereka di gedung perlamen yang tak semua orang bisa duduk menikmati suguhan kopi dan Snack sambil memperbincangkan jumlah dana dan kepentingan siapa.Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD.jelas Herizal dengan media yang ikut mengupas tentang beberapa persoalan yang sedang hangat di perbincangkan oleh berbagai kalangan.Selasa (06/12/22),” tandasnya.

Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD.

Kemitraan DPRD dengan Eksekutif
Pilkada langsung telah memberikan warna yang berbeda terhadap pola hubungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan kepada daerah disebabkan adanya perubahan yang mendasar pada sistem pemilihan dan pertanggungjawaban seorang kepala daerah.

Mengingat, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih dan juga tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pertanggungjawaban diberikan kepada pemerintah dan publik. Berbeda dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD untuk menentukan nasib seorang kepala daerah dalam perjalanan kariernya.

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang teknis pula. Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang bergelar Prof. Dr. jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamat sekolah dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan paling ‘legitimate’ untuk menjadi anggota parlemen.

Herizal juga mengingatkan dan berkaca pada saat adanya Kewenangan besar yang dimiliki DPRD pada masa 1999-2004 sayangnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan menimbulkan ekses yang berkepanjangan, hingga saat ini masih banyak kasus diungkap pihak penegak hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Semangat otonomi daerah yang dikembangkan Undang-undang No 22 Tahun 1999 hanya berusia tiga tahun saja. Pengalaman yang kurang baik tersebut menjadi pendorong lahirnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang penekanannya mengarah kepada pilkada langsung, yang titik berat pertanggungjawaban kepala daerah tampaknya ditarik kembali ke pusat. Apakah ini menandakan akan bergeser semangat desentralisasi kepada sentralisasi kembali ..?

“Tidak mudah untuk menjawab hal tersebut karena kita masih harus melihat praktik di lapangan aktivitas-aktivitas yang merupakan representasi adanya perubahan tersebut, misalnya apakah pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap eksekutif akan lebih produktif sehingga pemerintah daerah benar dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya, walaupun sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya,” kata dia.

Selain itu Herizal menyuplok dari pasal 27 ayat 2 Undang-undang 32 tahun 2004 menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut, hanya sebatas “menginformasikan saja. “Sejauh mana respons masyarakat memengaruhi kinerja dan karier kepala daerah, belum ada kejelasan,” pungkas Herizal. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *