Pat Gulipat, Pecat Memecat Perangkat di Lampung Barat Mulai Mencuat

Ida Wati Arafat, Perangkat Pekon Cipta Mulya yang di Berhentikan

Lampung Barat,Telisiknews.id – Entah faktor apa akhir – akhir ini banyak kabar perangkat Pekon (Desa) yang dipecat oleh dari perangkat oleh Pimpinan Aparat Pekon (Peratin/Kepala Desa) tanpa alasan yang tepat.

Apakah karena selama menjabat sebagai perangkat bersifat oposisi dan tidak berkoalisi, sehingga terjadi reposisi dengan memanfatkan hak Preogratif.

Bacaan Lainnya

Lantas apakah hak Preogratif harus melanggar Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Pemendagri), dan Undang – Undang Desa.

Sementara jelas dalam peraturan perundang – undangan, dalam Perangkat pekon tidak ditentukan dengan batas waktu kecuali usia 60 tahun, meninggal dunia, tersandung hukum, dan gangguan jiwa atau sakit.

Lantas alasan apa, sang Peratin memberhentikan perangkatnya tanpa alasan.

Bukan perkara mudah memberhentikan perangkat, semua ada prosedur dan proses setidaknya ada Surat Peringatan (SP) baik 1, 2 dan 3. Dan semua harus berdasarkan kesepakatan dengan LHP dan konsultasi dengan pihak Kecamatan, danendapat rekomendasi dari camat setempat.

Salah satunya pemberhentian perangkat pekon Ida Wati Ruslan yang terkesan unik, di Pekon Cipta Mulya Kacamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar) beberapa waktu lalu oleh Peratin Nandang Romadona, yang diberhentikanya karena alasan yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai Peratin pada tahun 2023 mendatang, sehingga sang Peratin merasa tidak nyaman.

Pasalnya, pemberhentian salah seorang Perangkat Pekon yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan diberhentikan begitu saja dengan melayangkan surat, pemberhentian yang tidak direkomendasi oleh Camat Kebun Tebu Erna Wati.

“Saya tidak terima diberhentikan dengan cara begini,” kata Ida.

Ironisnya, dalam pembuatan surat pemberhentian itu bak sebuah surat yang dilayangkan terhadap orang yang anak kecil yang tak mengerti apa apa.

Sebab, tidak melalui prosedur seperti pendukung dari Lambaga Himpunan Pemekonan (LHP) setempat, juga tidak ada Konsultasi dengan Camat
setempat.

Hal itu juga diakui oleh Camat Erna Wati, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

“Saya tidak merasa merekomendasikan surat itu, saat saya tanya mana hasil musyawarah dengan LHP Peratin itu menjawab ada tetapi tidak sampai di meja saya,” kata Camat.

Camat juga mengatakan kendati itu ada, itu terkesan diada – adakan karena surat tersebut menyusul setelah terjadi pemecatan.

Artinya surat pemberhentian itu tidak didasari, hasil musyawarah dengan LHP setempat melainkan disusulkan begitu saja.

Dengan begitu, ada apa dengan LHP yang terkesan ada terbungkam dengan kinerja Peratin yang terkesan tidak mengerti peraturan dan undang undang.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.