Pemecatan Ida Wati Arafat Diduga ada Kong – Kalikong Antara Peratin dan LHP

Lampung Barat,Telisiknews.id – Pemberhentian Kasi Pemerintahan Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Ida Wati Arafat oleh Peratin Nandang Romadona terkesan banyak kejanggalan.

Kajanggalan tersebut, terlihat dengan tidak terlampirnya surat keputusan musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), dangan Aparat pekon, saat surat pemberhentian sampai kepada Ida Wati Arafat bahkan sampai Kecamatan Kebun Tebu dan hal itu sempat diakui oleh Camat setempat. Sehingga, surat pemberhentian itu dianggap tidak sah secara admistrasi.

Bacaan Lainnya

Ironisnya, saat tim Telisiknews.id mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua LHP Samroni, sebaliknya ketua LHP yang juga merupakan paman dari Ida Wati mengatakan, hal itu berdasarkan hasil musyawarah antara pihak pekon dan LHP, seraya menunjukan surat keputusan muswarah.

Anehnya, dalam pelaksanaan pemberhentian tersebut surat pemberhentian, dan surat rekomendasi dari pekon ke LHP dibuat dalam waktu yang bersamaan sehingga, hak tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur sebab, mekanisme yang harus diterapkan, sebelum melakukan pemecatan pihak pekon mengirimkan surat rekomendasi ke pihak LHP, dan pihak LHP menindak lanjuti permasalahan tersebut, lalu keluar surat pemberhentian.

Sementara, yang dilakukan oleh Peratin Nandang Romadona, pengeluaran surat pemberhentian berbarengan dengan rekomendasi ke pihak LHP, dan pihak LHP tak pernah melakukan pemanggilan terhadap Ida Wati.Dan hal itu diakui oleh Ketua LHP.

“Surat rekomendasi itu, berbarengan dengan surat pemberhentian dan sampai saat ini kami belum pemanggilan kepada yang bersangkutan,” Ujar Samroni.

Secara terpisah, Ida Wati Arafat mengatakan, pihak LHP pernah memerintahkan seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada Ida Wati, dengan kalimat bahwa sang ketua LHP tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Ida Wati karena ibarat makan buah simalakama dan tidak mampu berbuat apa – apa karena, Ida Wati merupakan keponakannya dan Nandang Romadona merupakan Peratin di pekon itu.

“Dia pernah menyuruh orang katanya, dia tidak bisa berbuat apa- apa karena perseteruan itu antara keponakan dengan peratin,” ucap Ida.

Seharusnya, kendatipun hal itu permasalahan antara keponakan dengan peratin pihak LHP yang harus bertindak profesional, jangan terkesan memihak kepada peratin sementara jelas tindakan peratin itu tidak sah secara admistrasi.

Dengan demikian, di pekon tersebut terlihat tidak tertib admistrasi, dan antara Peratin dan LHP terkesan kong – kalikong. (San)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.