Pemecatan Kasi Pemerintahan Pekon Cipta Mulya Diduga Faktor Setimen Oknum Peratin

Lampung Barat,Telisiknews id – Terkait  pemberhentian IW seorang aparatur pemerintahan Pekon (Desa) yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Pekon  Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), diduga banyak kejanggalan dan hanya faktor sentimen sang Peratin (Kepala Desa) Nandang Ramadona, terhadap perangkat tersebut.

Pasalnya, dalam surat pemberhentian yang dianggap tak sesuai prosedur karena tanpa adanya nomer surat, prihal dan tembusan ke pihak terkait tersebut, hanya karena alasan IW berwacana akan mencalonkan diri sebagai seorang Peratin sehingga, Nandang Romadona merasa tidak nyaman lagi adanya perangkat tersebut di lingkungan kepemerintahan pekon itu.

Bacaan Lainnya

Sementara pertanyaanya, waktu penjaringan bakal calon dan bahkan pembentukan kepanitiaan Pemilihan Peratin yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, itu belum terbentuk dan dilaksanakan dan mengapa karena alasan wacana tersebut IW diberhentikan begitu saja denangan dikenakan perda no 83 poin b dan c,

Yang bunyinya:
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain/dan atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;

Sehingga tak ayal, dengan dituduh melanggar pasal tersebut, dirinya anggap itu pencemaran nama baik karena dirinya tidak merasa melanggar pasal tersebut, dan menganggap pihak pekon hanya meraba – raba saja.

“Saya tanya sama peratin, kesalahan saya apa ga ada katanya, hanya karna saya mau nyalon jadi peratin aja kan lucu dia bilang hak priogratif peratin,” ujar IW beberapa waktu lalu saat di konfirmasi via ponselnya.

Secara terpisah, ketika Tim Telisiknews.id mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Nandang Romadona selaku Peratin tersebut, Minggu (22/5/2022), dia tetap kekeh alasan memberhentikan perangkat pekon itu kerana sudah merasa tidak nyaman dan karena rencana pencalonan diri Ida sebagai Peratin itu.

“Yang pasti alasanya itu karena dia mau mencalonkan diri sebagai Peratin dan saya sudah merasa tidak nyaman dengan keberadaan dia,” ujar Nandang.

Dilain pihak, Camat Kebun Tebu Ernawati saat dikonfirmasi Tim  dalam hariyang sama mengatakan, dirinya tidak pernah merasa merekomendasikan surat pemberhentian tersebut.

“Saya tidak pernah merasa merekomendasikan surat pemberhentian itu, dan untuk masalah ini saya tidak tahu menahu,” kata Ernawati.

Sementara, salah seorang Tokoh Masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pemberhentian perangkat desa diatur Undang Undang (UU) desa no 6 Tahun 2014 bahwasanya perangkat pekon tidak di atur masa jabatan, cuma batasan umur  60 tahun. Kecuali mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit dan gangguan jiwa.

“Suruh baca dulu UU desa no 6 tahun 2014, dan permendagrinya kalau asal pecat aja bisa PTUN,” katanya.

Jangan karena merasa punya hak prerogatif  main pecat aja, tapi tetap saja harus dikonsultasikan ke camat dan menyampaikan alasan alasan yg kuat, terkait batasan umur, tidak menjalankan tupoksi dll yang masuk akal dan itu di atur permendagri,” pungkasnya. (San)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.