Polemik Wacana Penerbitan Perizinan Pertambangan di Lampung Timur Harus di Tinjau Ulang dengan Pertimbangan Aspek Keadilan dan Aspek Hukum Berkeadilan

Lampung Timur, Telisiknews.id – Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Lampung Timur tetap fokus mengikuti perkembangan pada proses penerbitan berbagai jenis perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur atau oleh provinsi Lampung, terkait berbagai kepentingan industri dan kepentingan usaha untuk tetap mempertahankan keseimbangan antara ekosistem dan menjaga lingkungan.

Terkecuali perizinan pertambangan mineral dan jenis bahan galian batuan (galian C) sesuai dengan kapasitas dan wewenang adalah pemerintah pusat yang menerbitkan.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu yang jadi pertanyaan kami “mengapa tambang pasir yang berada di desa Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur tetap beroperasi dengan dalih cetak sawah yang di delegasikan kepada salah satu BUMD pemerintah provinsi Lampung yaitu PT. Wahana Raharja (PERSERODA). perencanaan seperti apa, sistem pelaksanaan, regulasi tetap di pertanyakan oleh banyak pihak”.ugkap Herizal ,Rabu 16/11/22

Dari beberapa Sumber pemberitaan oleh media masa,baik cetak atau elektronik yang menyoroti dan menyoalkan perizinan Yang tengah heboh di Lampung Timur karena ada beberapa jenis usaha tambang di Persoalkan oleh beberapa pihak mengenai aktifitas penambangan yang di duga ilegal akan tetapi tetap beroperasi dengan dugaan walaupun tanpa harus mengantongi sejumlah dokumen perizinan yang Syah, hal ini dianggap sejumlah kalangan merupakan suatu dukungan pemerintah atau oknum pejabat pemerintah untuk melawan ketentuan hukum yang sudah di atur dan perundangkan oleh lembaga negara. dengan suatu bukti para pelaku usaha tambang pasir di kecamatan pasir sakti dan sejumlah daerah lain nya ada di daerah Lampung Timur tetap beroperasi tanpa pengawasan dan penindakan terhadap berbagai jenis pelanggaran.

Menurut keterangan Herizal bahwa sampai saat para pengusaha tambang tetap saja beroperasi dengan alasan mengedepan alasan persoalan ekonomi masyarakat,malah mengesampingkan dari sisi syarat, prosedur untuk memiliki perizinan dan aspek hukum yang jelas sudah melanggar.

“Selain hal tersebut kami juga menyampaikan sikap dan respon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membantah adanya pengurangan kewenangan Pemerintah Daerah terkait perizinan berusaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang kami kutip dari beranda situs resmi Mahkamah konstitusi Republik Indonesia,” jelas herizal.

Hal ini sebagaimana ungkapan dari salah satu anggota DPR yakni Arteria Dahlan yang mewakili DPR menyebut bahwa UU a quo, masih jelas mengatur kewenangan Pemerintah Daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian perizinan berusaha seperti Nomor Induk berusaha maupun sertifikat, standar izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pendelegasian kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB. Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa tidak tepat jika Para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal a quo telah mereduksi dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah,” urai Arteria menanggapi Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 tersebut.

Dalam keterangannya, Arteria Dahlan juga membantah dalil para Pemohon yang menyatakan hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam penguasaan mineral dan batu bara justru menyebabkan para Pemohon kesulitan adalah tidak berdasar.

Para Pemohon menyebut penghapusan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, membuat mereka kesulitan dan membutuhkan biaya lebih mahal.

“Bahwa berbagai permasalahan dalam permasalahan pengelolaan mineral dan batu bara selama ini menjadi alasan pentingnya dilakukan optimalisasi penguasaan mineral dan batu bara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara komprehensif. Pada dasarnya, pengelolaan mineral dan batu bara merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah dan daerah, sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan, sehingga tentu tidak bisa jika hanya berfokus pada persoalan kepentingan salah satu pihak, seperti berkaitan dengan wewenang badan hukum privat, LSM yang didalilkan Para Pemohon,” tegas Arteria Dahlan dalam sidang yang digelar pada Senin (8/11/2021) secara virtual.

Herizal pun memaparkan sejumlah alasan yang menyebabkan Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk mengubah UU 4/2009. Pertama, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan mineral dan batu bara berdasarkan UU 4/2009, di antaranya masih banyak data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan tanpa adanya sinkronisasi data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran dan menjadi permasalahan. Dengan kondisi yang demikian, maka kewajiban pelaporan dan penjagaan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan,” terang herizal.

Alasan berikutnya, lanjut Herizal, Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Padahal, sambungnya, mengacu pada Pasal 11 UU 3/2020 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan.

Menurut Herizal, banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio ekonomi masyarakat setempat. Namun, pada faktanya, justru terjadi permasalahan yang tidak berkesudahan.

Selain itu, Herizal mengungkapkan bahwa izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian hidup strategis, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat salin tempel dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kemudian, jarang sekali terdapat upaya pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut.

“Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL,sehingga menimbulkan kesan inkonsisten dalam penegakan hukum yang sudah di atur dan legal oleh pemerintah” pungkas Herizal (DBS).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *