Ramli, Pemkab Lambar Diduga Melegalitaskan Hal yang Salah Demi Mulusnya Pencairan Dana Pusat

Lampung Barat,Telisik news.id – Kebijakan pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Pemkab Lambar), terutama bagi pemimpinnya harus benar-benar memiliki jiwa amanah seorang layaknya seorang pemimpin.

Hal tersebut, terlihat dengan adanya indikasi sengketa tanah yang diakui milik Pemkab Lambar dan disertifikatkan atasnama Pemda, yang diperuntukan sebagai sebagian lokasi Destinasi wisata yang dibanggakan di Lambar yaitu Kebun Raya Liwa (KRL). yang merupakan salah satu income daerah.

Hal tersebut dijelaskan Ramli, yang merasa sebagai korban ketidak Adilan dan kelegowoan seorang pemimpin di Lampung Barat.

Ramli beranggapan, Pemkab Lambar di Indikasi melegalitaskan prosedur dengan cara yang salah, dalam memuluskan Pencairan dana Pusat

Menurutnya, urusan ganti rugi memang selayaknya diberikan kepada yang mempunyai hak. Ramli selaku pemilik tanah seluas 2500m2 yang merasa dirugikan, karena cara pemerintah yang tidak tanggap, padehal ganti rugi bukan merogoh uang dari individu pemda, karena jelas-jelas uang ganti rugi adalah uang yang bisa dianggarkan melalui pemerintah daerah setempat.

“Artinya itu uang negara, ternyata susahnya sampai memakan waktu enam tahun tanpa kejelasan, bahasa manis yaitu “sabar nanti kita bahas dulu, karena beberapa instansi yang akan kita kumpulkan, dan ini akan kita pelajari dulu,” ujar Ramli.

“Itulah jawaban dari pemda kepada Romli selaku korban, akan dipelajari selalu begitu jawaban pihak pemda, udah enam tahun mempelajari itu kok gak tammat-tammat,”Kata ramli.

Masih kata ramli, “kepulanganya sebelum puasa kemaren dipertengahan bulan Maret 2022 lalu, menghadap langsung ke Adi Utama selaku Sekretaris Daerah (Sekda), dan masih menerima jawaban seperti itu juga.

“Sedangkan saya sudah mengikhlaskan beberapa bidang tanah yang memang sudah dibangun seperti sebagian jalan jalur dua yang dari arah rumah sakit sekitar panjang 300m2x8m, begitupun tanah bangunan rumah dinas bupati Lampung Barat, itu termasuk dari tanah saya, tapi karena sudah dibangun, ya sudah biarkan saja itu dihibahkan, tapi yang dibelakang rumah bupati itu bukan tanah mati (lahan tidur), karena disitu waktu itu ada yang mengurus, dan lahan itu ditanami kopi dan coklat, serta sawah yang ada dibawahnya masih ditanami padi dan dipelihara ikan,” katanya.

“Tapi ketika perogram pemagaran untuk Kebun Raya Liwa (KRL), anak buah saya datang menghadap saya disukabumi jawabarat, datang nangis dan menceritakan kronologis saat itu, bahwa seluruh masyarakat yang menghuni disitu dikeluarkan, dan tidak bisa lagi menggarap lahan tersebut. Aku anak buah saya. Makanya saat itu juga saya pulang dan mengurus semua tanah peninggalan orang tua saya, dan pemagaran saat itu sempat saya stop,” tandanya.

Lebih lanjut dikatakan Ramli, Bupati saat itu masih kakak kandung dari Bupati sekarang yaitu zaman Bupati Mukhlis Basri, di akhir jabatannya waktu itu, menjelang pemilihan Bupati baru. “Akhirnya saya membuat janji untuk bertemu membahas masalah pemagaran tanah saya kepada bupati mukhlis masa itu, dan saya disuruh menghadap kerumah dinas, membahas masalah pemagaran, dan saya menanyakan bagaimana udo itukan tanah saya, kok mau dipagar belum jelas bunyinya,” aku romli.

Ditambahkanya,Maka disitulah dia membentuk tim 9sembilan, setelah ada kata sepakat untuk diganti rugi. Bupati Muklis Basri saat itu memerintah Yuda Setiyawan, selaku Kabag Tapem, dan Adi Utama selaku Aseisten II yang dihadiri juga dari peratin kubuperahu Heri dan ibu Agustina selaku Camat Balik Bukit.

“Disitu sudah deal tanah saya diganti rugi oleh pihak pemda, dan pihak pemda memohon bersabar untuk pembayaran dan memohon izin agar pemagaran dilanjutkan, dan saya merasa lega, saya bersama keponakan saya waktu itu dan semua ikut menandatangani perjanjian kata sepakat ganti rugi tersebut,” Kata ramli.

Ironisnya,tapi pembayaran sepakat ditahun 2016, Yuda Setiawan meminta pembayaran itu diadakan ditengah-tengah yaitu di Bogor Jawa Barat, biar yang di Lambar tidak terlalu jauh, “begitupun jarak saya dari sukabumi tidak terlalu jauh.Setelah itu saya pulang, merasa lega karena amanah orang tua, bagi saya selaku anak merasa kewajiban saya menemui titik terang,” kata dia.

“Hingga saat ini 2022, adalah janji tinggal janji, saya merasa dibohongi saya dibuat kayak pengemis yang meminta-minta kesana sini menuntut hak, ironisnya cerita saya tapi sanggup kupertanggung jawabkan, saya bolak balik dari Sukabumi jawabarat, ke lampung barat sudah tidak kehitung istilah sangking seringnya, tidak lain saya dengan sengaja meminta janji dari pemda Lambar yang sampai saat ini tidak dipenuhi,” keluhnya.

“Kadang saya berpikir inikah jebakan, jebakan pemerintah terhadap masyarakat yang mungkin bukan hanya saya, demi memperlancar urusan tugasnya rela meberikan janji kepada masyarakat. Seperti halnya yang saya alami dalam kurun waktu enam tahun ini, kadang merenung setua ini jadi bahan mainan kayak bola, inikah tipe Pemerintah Lampung Barat, Kesabaran kurasa sudah lebih dari cukup dan disini saya paparkan, bahwa Alloh itu maha adil maha segalanya,” ujarnya.

Masih kata dia, kesabaran untuk jalur kekeluargaan sudah kutempuh selama enam tahun kurasa sudah cukup sabar, ternyata menemui jalan buntu.

“Sekarang alang kepalang biarkan akan kujalani demi menuntut hak yang dititipkan leluhur dipundak saya, dan saya merasa salah kalau ini kubiarkan karena ini adalah amanah, dan aku yakin Alloh maha adil maha segalanya, hak tetap hak, dan akan terus kuperjuangkan,” Pungkasnya. (Contributor/Agus Leo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.