Sanksi dan Tindakan Tegas Terhadap Perusahaan yang Melanggar Hak Pekerja dan Melalaikan Pemenuhan Perizinan untuk Beroperasi di Persoalkan Oleh AWPI Lampung Timur

Lampung Timur, Telisiknews.id -Sampai saat ini, di Tengarai telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak buruh, isu yang sedang berkembang dan marak terjadi kabupaten Lampung Timur. Berbagai bentuk pelanggaran hak buruh yang terjadi antara lain kontrak kerja yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan, status dan hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak sesuai standar, serta tidak dipenuhinya hak-hak normatif lainnya.

Hal ini di sampaikan oleh Ketua DPC AWPI Lampung Timur Herizal, selepas menyambangi Kabid ketenagakerjaan (Miswanto) di ruang kerjanya, Senin (16/01/23).

Bacaan Lainnya

Menurut Herizal, penyebab pelanggaran hak buruh terus terjadi salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan Pemerintah hingga level Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, yang bertugas untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang menjamin pemenuhan hak buruh sekaligus menindak tegas perusahaan/pemberi kerja yang melakukan pelanggaran.

“Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Tentu, dalam prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan,” ungkap Herizal pada beberapa media yang ikut menyambangi dinas UMKM dan ketenagakerjaan Lampung Timur, selain menyambangi dinas perindag dan PMP2TSP Lampung Timur terkait hasil dari laporan dan pengaduan DPC AWPI Lampung Timur beberapa waktu yang lalu.

Semantara, Kepala Bidang (Kabid) ketenagakerjaan (Miswanto-red) pada saat menerima kunjungan DPC AWPI Lampung Timur, memaparkan pada sejumlah media tentang kebijakan pemerintah dan kewajiban perusahaan yang harus di penuhi, terkait laporan jumlah tenaga kerja yang di Pekerjakan oleh perusahaan, tentang sistem dan besaran upah, kewajiban perusahaan tentang BPJS kesehatan ketenagakerjaan, kontrak kerja,aturan kerja,asuransi jika mengalami kecelakaan dan kematian,dan mengenai hak-hak karyawan atau pekerja yang di Pekerjakan disebuah perusahaan yang sedang menjadi sorotan dan di pertanyakan oleh pihak DPC AWPI Lampung Timur kepada pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur, khusus dinas UMKM dan ketenagakerjaan Lampung Timur.

“Kami akan membuka data dan berdiskusi dengan jajaran kami, terutama pada jenjang pimpinan kami untuk menyampaikan apa yang di tanyakan dan menjadi harapan teman-teman dari AWPI, kami ucapkan terimakasih atas masukan dan kami akan segera mengevaluasi berbagai perusahaan yang kira-kira bermasalah, kami akan segera turun kelapangan agar kami dari dinas atau pemerintah daerah mengetahui Secara detail permasalahan yang sedang terjadi, selain itu merupakan salah satu cara kami kenal dan mengetahui keberadaan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Lampung Timur, selain kami baru di Lantik dan baru di berikan wewenang dengan bidang ini,kami belum seberapa mengetahui di bidang ini,namun sebagai tanggung jawab kami, kami akan mempelajari dan mencoba mengetahuinya serta mencoba mengambil langkah untuk melakukan trobosan agar kami dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kami,” ungkap Kabid ketenagakerjaan itu saat memberikan paparan terkait beberapa item pertanyaan, seputar ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Herizal menjelaskan, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada kunjungan tersebut sedikit dibahas mengenai hak kedua belah pihak.

“Tentu, sebagai pemilik perusahaan atau pada bagian HR yang berurusan langsung dengan karyawan dan pekerja ,kami kira pihak perusahaan sangat memahami dan mencermati regulasi ini. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Herizal.

Secara singkat Herizal juga menyampaikan kunjungan tersebut berkaitan dengan DPC AWPI Lampung Timur yang sedang fokus untuk menyoroti dugaan terjadi berbagai pelanggaran dan Penyimpangan pada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi tepung tapioka yang berada di desa Muara jaya kecamatan Sukadana Lampung Timur, selain dugaan beroperasi tanpa melengkapi sejumlah Perizinan, lokasi operasional, lingkungan hidup serta terkait kepemilikan lahan.

Pihaknya berperan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai fungsi kontrol sosial, mengajak pihak perusahaan dan pemerintah daerah berdiskusi, yang semestinya perusahaan telah mengetahui bahwa perusahaan telah memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan.

2. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target.

3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Tiga hal di atas adalah sedikit kutipan mengenai hak yang dimiliki perusahaan atau pengusaha. Jelas, setiap poinnya memiliki penjabaran yang rinci jika dilihat pada regulasi baku yang tertulis.ungkap Herizal

Hak Karyawan Lainnya,

Di sisi lain, karyawan atau pekerja juga memiliki hak yang dicantumkan dalam regulasi tersebut. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan setidaknya memiliki beberapa hak berikut ini.

1. Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja

Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan berhak menjadi anggota atau membentuk serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat. Karyawan juga mendapatkan jaminan dari perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Hak ini tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 104, terkait serikat pekerja dan UU Nomor 21 tahun 2000 mengenai serikat pekerja.

2. Jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini.

Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 2993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 2998.

3. Menerima Upah yang Layak

Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 1999 dan paling baru adalah Permenaker Nomor 1 tahun 2017.

4. Membuat Perjanjian Kerja atau PKB

Hak karyawan atau pekerja ini, tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Karyawan yang telah tergabung dalam serikat pekerja memiliki hak untuk membuat Perjanjian Kerja yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah.

5. Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil

Hak ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004. Setiap karyawan berhak mendapat perlindungan dan bantuan dari Pemerintah melalui DInas Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK secara tidak adil.

6. Hak Karyawan Perempuan seperti Libur PMS atau Cuti Hamil

Secara umum hak ini tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri.

Selain poin tersebut, pada Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran.

Selanjutnya pada UU Nomor 3 tahun 1992 mengatur tentang hak biaya persalinan yang bisa didapat oleh karyawan. Pada Pasal 83 UU Nomor 13 tahun 2003 juga masih membicarakan mengenai hak karyawan perempuan yakni terkait hak menyusui. Terakhir adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 13 tahun 2003.

7. Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti dan Libur

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 79, hak ini dicantumkan secara jelas. Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Secara jelas misalnya, terkait waktu istirahat, disebutkan bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setangah jam setelah bekerja selama empat jam.

“Dengan mengetahui hak setiap pihak, tentu bisa menentukan langkah strategis dan pengambilan keputusan yang melibatkan perusahaan dan karyawan di dalamnya. Seperti misalnya dalam pengaturan pemberian hak cuti dan libur, bisa merundingkan serta mendiskusikan hak karyawan berkenaan dengan cuti dan libur,” pungkas Herizal, (*Rmt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *