Sebagian Lahan KRL dalam Sengketa, Pemkab Lambar Kerap Umbar Janji Manis

Lampung Barat,Telisik news.id – Soal sebagian lahan salah satu kawasan destinasi wisata andalan di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yaitu Kebun Raya Liwa (KRL) diduga masih dalam sengketa.

Hal itu diakui oleh pemilik lahan yang memilik bukti kepemilikan tanah salah satunya Surat Keterangan Tanah (SKT), sejak tahun 1993, Ramli saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu.

Masih kata Ramli, janji janji manis pihak Pemda Lambar terkesan molor sampai enam tahun, dan Romli yang selama ini berdomisili di Kabupaten Suka Bumi Jawa Barat itu, sudah berapa kali bolak- balik Sukabumi – Lambar telah barang tentu memakan waktu dan biaya, terus mengeluh.

Kendati demikian dia akan terus memperjuangkan hak dan amanah orang tuanya.

Sebulan yang lalu dia kembali mempertanyakan kejelasan hal tersebut kepada pihak Pemda Lambar. Bahkan sebelumnya dia pernah mengirimkan kelengkapan berkas surat menyurat tanahnya, yang langsung disampaikan kepada Bupati Lambar Parosil Mabsus, di kediamanya di Kevamatan Kebun Tebu mengingat, janji-janji jika ada tanah yang mempunyai kelengkapan surat menyurat, pemerintah lambar tidak akan merugikan masyarakat.

Selain itu dirinya juga pernah menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Lambar Adi Utama, lagi lagi keluar bahasa nina bobok, karna baik dari Bupati dan Sekda tidak ada jawaban.

Bahkan terkesan menghindar setelah menunggu jawaban keputusan dan kejelasan masalah tanahnya tetapi hingga dirinya kembali ke Sukabumi menjelang ramadhan lalu, masih membawa hasil yang tak jelas alias nihil.

Menurutnya, prihal pengakuan lahan KRL milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lambar berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan pada tahun 2016 lalu, terkesan akal – akalan oleh pihak Pemkab Lambar.

“Bagai mana mereka bisa mengeluarkan sertifikat tahan itu sementara, saya pemilik tanah gak pernah merasa menjual tanah itu, dan tau tau ada sertifikat atas nama Pemkab Lambar,” katanya.

Ditambahkanya, selain lahan KRL, pembangunan pagar disepanjang KRL itu juga tak pernah ada konfirmasi kepadanya.

Masih kata Ramli, pada era Sera sebelumnya pihak Pemda pernah akan membayar lahan tersebut, namun hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima sepeser rupiahpun terkait lahan tersebut.

Selama ini saya hanya dininabobokkan oleh janji – janji, pihak Pemkab Lambar.

“Dulu pernah ada janji transaksi di Bogor, dan itu disampaikan olah oknum pejabat yang bernama Yuda Setiawan yang menelpon saya untuk bertemu di Bogor namun, saya dibohongi karena sampai saat ini gak pernah bertemu dengan orang tersebut apa lagi menerima dananya,” kata dia.

Masih kata Ramli saya mempertanyakan dasar dari pembuatan sertifikat tersebut, karena pihak BPN sendiri tidak pernah mengkonfirmasikan hal itu kepada saya selaku pemilik lahan yang sah.

Memang benar ada sebagian lahan yang telah saya jual ya itu tepat didepan rumah Dinas Bupati yang sempat dijadikan lokasi sirkuit motor cross,

“Kalau lahan itu memang sudah saya terima dananya, tetapi lahan KRL itu belum ada obrolan apa apa kecuali janji manis tau tau muncul sertifikat atas nama Pemkab Lambar,” ucapnya.

Maish kata dia, bagai mana mungkin pihak pusat bisa mengucurkan dana miliayan rupiah untuk anggaran pembuatan lokasi wisata yang berdiri diatas lahan sengketa, lalu bagai mana mungkin pihak BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanpa ada konfirmasi untuk syarat – syarat pembuatan seperti bukti hibah atau surat jual beli.

“Karena saya belum pernah merasa menghibahkan atau menjual lahan itu,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakanya, atas kinerja pihak Pemkab Lambar dalam hal ini Bupati Lambar H. parosil Mabsus yang dianggap telah memanipulasi data sehingga dapat mengelola lahan yang masih ada pemiliknya tersebut.

“Saya juga kecewa, karena anak buah saya yang tengah menggap lahan itu di usir karena lokasi tersebut akan di bangun KRL,” kata dia.

Ramli mengatakan, dengan adanya permasalahan itu, jika pihak Pemkab Lambar tidak ada niatan baik untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dia akan tindak lanjut hal itu ke jalur hukum.

“Saya sudah cukup dengan di Nina bobokan oleh janji – janji manis yang sampai saat ini gak ada bukti sama sekali, masyarakat dibuat seperti pengemis, padehal sudah jelas dengan berkas surat menyurat. Dan memperjuankan hak kelurga,” pungkasnya.

Miris, ketika melihat cara pihak Pemda Lambar, melihat cara menanggapi keluhan masyarakat hanya memberikan jawaban nina bobo mungkin itulah senjata pamungkasnya dalam mebghadapi kepelikan masyalah. Tapi ternyata tetap banyak masyalah, karna kurangnya sifat legowo.

“Apakah begitu cara pemda lambar, suka membuat orang repot. Karna ditahun 2016, sudah terjadi kata sepakat masalah tanah tersebut sudah akan dibayarkan, karena waktu itu pihak romli pemilik tanah menyetop pemagaran. Diberilah bahasa bahwa pembayaran akan dilakukan ditengah – tengah yaitu di Kabupaten Bogor. Lambar mebentuk tim sembilan,” tegasnya.

Dari pengukuran, sampai perjanjian pembayaran kepada Romli selaku korban Itulah awal bahasa pemda setelah di analisa adalah bahasa “Ninabobo”.

“Bahkan pihak korban saat ini sudah mengaku geram, bahasa nina bobo sudah bisa melewati kurun waktu 6(Enam tahun). Itulah yg membuat Romli geram, Saya ini udah tua, bolak balik lampung Barat -ke Sukabumi bukan jarak yang dekat, dan sudah bukan kerjaan saya. Malah dibuat seperti permainan Apa begini cara pemerintah yang tanggapSiapa Parosil saya tau,” kata Romli.
(Contributor/Agus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.