Sebar Surat Edaran Rekrutmen Kepala Pemangku, Dede Suherly Justru Terkesan Bikin Bingung Warga Mekar Jaya

Lampung Barat, Telisiknews.id – Pasca banyak pemberitaan di media soal yang menyinggung kinerja Peratin (kepala desa/red) Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Dede Suherly yang diduga telah merekayasa surat pengunduran diri terhadap Kepala Pemangku (kepala dusun/red), tanpa koordinasi dengan yang bersangkutan, sehingga mereka (Kepala Pemangku Lama), enggan menanda tangani surat pengunduran diri tersebut karena merasa tidak membuat surat tersebut.

Bahkan, indikasinya sebelum ini peratin telah mengangkat sejumlah Kepala Pemangku dengan memberikan sejumlah Surat Keputusan (SK) yang hanya ditandatangani Peratin tersebut.

Bacaan Lainnya

Uniknya lagi hari ini Senin (17/10/2022) sang Peratin menyebar pengumuman berbentuk surat edaran di Media Sosial dan di setiap sudut pekon (desa/red), tentang penerimaan Calon Kepala Pemangku untuk 9 pemangku semantara di pekon tersebut ada 13 pemangku.

Menurut salah satu Tokoh Masyarakat, yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan, hal itu aneh dan terkesan menunjukan bahwasanya peratin kurang memahami aturan dan prosedur.

Menurutnya, dengan di kelurkanya surat edaran rekrutmen Kepala Pemangku tersebut, maka Kepala Pemangku lama masih diberlakukan sampai adanya kepala pemangku terpilih dikelurkan Surat Keputusan (SK) Peratin dan dilantik, sehingga honorarium dan tunjangan kinerja pemangku lama yang berhak menerimanya

“Meski SK Peratin tetapi harus memiliki rekomendasi dari Camat setempat,” ucapnya.

Secara terpisah Ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) setempat Chandi mengatakan, kendati telah beredar pengumuman rekrutmen kepala pemangku tersebut, Peratin tidak pernah berkoordinasi dengan pihak LHP sehingga terkesan merupakan rekayasa peratin.

Selain itu Ketua LHP itu juga berharap, perekrutan tersebut dibuka untuk semua pemangku jangan dipilah pilah sebab yang tertera dalam surat edaran itu hanya untuk 9 pemangku dan masih ada sisa 4 pemangku lagi.

“Saya berharap surat edaran itu diberlakukan untuk semua pemangku jangan di pilah – pilah,” ucapnya.

Persoalanya, mengapa hanya untuk sembilan pemangku yang tertera dalam surat edaran tersebut, apakah tidak menuai protes dari warga yang ada di pemangku lain yang tidak tertera di surat edaran tersebut. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *