Selain Terkesan Plin-Plan, Peratin Mekarjaya Juga Dianggap Tetap Melanggar Permendagri dan UU

Foto : Prosesi Rapat yang difasilitasi Forkopimcam Gedung Surian di Pekon Mekarjaya Kamis (20/10/2022)

Lampung Barat, Telisiknews.id – Peratin (kepala desa/red) Mekarjaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Dede Suherli terkesan plan-plin dalam ambil keputusan.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diduga berawal dari memberhentikan sejumlah Kepala Pemangku (kepala dusun/red), dengan menyodorkan surat pengunduran diri yang diindikasi merupakan rekayasanya sendiri sebab, para kepala pemangku disodorkan surat pengunduran diri untuk ditandatangani meski para pemangku tersebut tidak merasa membuat surat pengunduran diri sehingga para kepala pemangku yang telah lama menjabat itu, enggan menandatangani surat yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu dan hal itu tidak pernah ada usulan rekomendasi pemberhentian para kepala pemangku.

Selain itu, dia juga sempat mengangkat sejumlah kepala pemangku dengan didasari Surat Keputusan (SK) Peratin itu sendiri sehingga tak ayal dalam sebuah pemangku (dusun/red) di pekon (desa/red) itu ada dua kepala pemangku. Ironisnya, dalam mengangkat kepala pemangku tersebut tanpa rekomendasi dari camat setempat, sesuai pengakuan Camat Gedung Surian Agusetiawan bebrapa waktu lalu.

“Kami tidak pernahenerima usulan rekomendasi untuk kepala pemangku,” ucap camat saat dikonfirmasi via WhatsApp beberapa waktu lalu.

Selang beberapa hari, tepatnya pada 17 Oktober 2022 sang peratin Dede Suherli kembali buat keputusan yang dianggap aneh oleh warga setempat sebab, selain telah mengangkat beberapa kepala pemangku berdasarkan SK dirinya, dia kembali menyebar surat edaran penjaringan calon kepala pemangku. Ironisnya lagi dalam membuat keputusan dirinya juga diduga tidak berkoordinasi dengan aparat pekon yang seharusnya dilibatkan dalam penentuan keputusan salah satunya Kaur Pemerintahan, Raman Hidayat, Ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Chandi.

Dan itu diakui keduanya saat dikonfirmasi oleh tim telisiknews.

Hal tersebut tim telisiknews mengkonfirmasikannya kepada peratin itu via WhatsApp namun sama sekali tidak digubris kendati pesan singkat itu dibacanya.

Dan pada Kamis (20/10/2022) sang peratin yang baru hitungan bulan menjabat itu, seakan menyerah karena merasa warganya di pekonya tidak kondusif denganinta pertolongan kepada camat setempat untuk memfasilitasi musyawarah di pekon itu, termasuk melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Gedung Surian.

Menurut salah satu warganya, dalam musyawarah itu forum memutuskan untuk tetap melakukan penjaringan untuk para calon kepala pemangku, sembari menunggu pemberhentian kepala pemangku yang telah lama menjabat.

Menanggapi hal itu, tokoh masyarakat setempatengatakan hal tersebut merupakan hasil kemufakatan dalam musyawarah yang dihadiri Forkopimcam, aparat Pekon, LHP dan para tokoh serta masyarakat.

Tetapi kata dia, ada hal yang dianggap tidak pas dalam keputusan itu yaitu prihal pemberhentian kepala pemangku emangku yang dilakukan secara kolektif, sebelum dilakukan penjaringan dan tes bakal calon.

Menurutnya, dalam pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam undang – undang (UU) no 6 tentang desa, Permendagri no 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dimana dalam UU tersebut, dijelaskan
1. Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 karena:

a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
b. Ditetapkan sebagai terdakwa
c. Tertangkap tangan dan ditahan
d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

“Pertanyaannya, apakah peratin itu tidak mengerti undang – undang atau sengaja melanggar peraturan yang ditetapkan Kemendagri,” tandas tokoh yang enggan dipublikasikan namanya itu.

Tokoh Masyarakat tersebut berharap, kepada pihak yang berwenang dalam membina dan mengawasi pekon seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Lambar, serta pihak Inspektorat Lambar untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan terkait keputusan – keputusan peratin yang terkesan otoriter tersebut.

“Pihak terkait jangan diam saja, lihat kondisi Mekarjaya ini sekarang mana pran DPMP,” tegasnya. (red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *