SK Gubernur Soal Penetapan Lahan KRL Era 2002 Diduga Fotocopy Diatas Fotocofy yang di Legalisir

Lampung Barat,Telisiknews.id – Surat Ketetapan Gubernur Lampung pada era 2002 soal wacana pembangunan destinasi wisata Kebun Raya Liwa (KRL), yang kala itu dijabat oleh Umarsono diduga hilang, sehingga saat pengajuan pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), menggunakan fotocofy diatas fotocofy yang di legalisir.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ramli yang merasa lahannya diserobot oleh pihak Pemkab Lambar, untuk lahan KRL tersebut.

Bacaan Lainnya

“Dalam pengajuannya mereka menggunakan surat fotocofy diatas fotocofy yang di legalisir tanpa didampingi surat kehilangan dari pihak kepolisian,” katanya.

Hal itu menunjukan, bahwa pihak Pemkab Lambar melakukan manipulasi data demi mencairkan dana pusat.

Ironisnya lagi, sertifikat yang dimiliki pihak Pemkab atas lahan tersebut dianggap bodong, karena tidak memilik keterangan asal muasal tanah.

“Saya salut dengan kinerja pemerintah lambar, yang bisa melakukan berbagai cara yang tidak sesuai untuk mencairkan dana pusat,” katanya

Dia juga mempertanyakan, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang bisa mengeluarkan sertifikat bodong tersebut.

Masih kata Ramli, Pemkab Lambar telah membohongi publik dan melakukan tindakan semena – mena serta memanipulasi data, untuk mencairkan dana pusat.

“Saya telah menyiapkan pendamping hukum untuk mengungkap semua itu,” pungkasnya.

Sayangnya hingga saat ini pihak Pemkab Lambar masih terkesan bungkam terkait permasalahan itu, sebab ketika tim media ini beberapa waktu lalu hendak mempertanyakan hal tersebut, kepada Sekretaris Daerah Lambar Jadi Utama di kediamanya, sang sekda terkesan enggan berkomentar dengan alasan sibuk. “Mohon maaf saya mau keluar ada keperluan,” kata Hadi Utama. (San)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.