Soal Dana Rispam, Kasi Pengairan Lempar Permasalahan kepada PPK

Lampung Barat, Telisiknews.id – Kegiatan pekerjaan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (Rispam) yang dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Lampung Barat (Lambar), yang dinilai janggal dengan menghabiskan dana mengingat, cukup fantastis yaitu senilao Rp.500 juta dan hanya untu membuat tiga buah buku saja, dan diduga dimanipulasi dan diduga sebagai sarana tindak pidana korupsi, membuat Budi Santoso dan mantan salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaannya Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) saling lempar.

Pasalnya, entah untuk klarifikasi atau mengelak dari permasalahan dengan membaca berita sebelumnya Budi Santoso selaku Kasi Pengairan di PUPR Lambar justru terkesan melemparkan permasalahan tersebut ke mantan, salah satu Kepala Bidang (Kabid) di DPUPR yang kini telah bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Lambar yaitu Annuh ST., dengan alasan (PPK).

Bacaan Lainnya

“Untuk pemberitaan silahkan konfirmasi ke PPK nya pada saat itu pak Annuh PPKnya,” ucap Budi Santoso via WhatsApp kepada tim telisiknews Rabu (25/1/2023).

Lalu tim mencoba konfirmasi kepada Annuh sesuai arahan Budi Santoso namun, justru Annuh justru mengarahkan untuk mengkonfirmasi ke Kasi Pengairan yaitu Budi Santoso.

Dan saat itu juga lagi-lagi Budi Santoso seakan mengelak dengan alasan PPK dan tandatangan kontrak.

“Iya benar saya Kasinya sebagai pembantu PPK kalau yang punya pekerjaan dan tandatangan kontrak kan PPK,” tandas Budi Santoso.

Ironisnya, justru yang memaparkan secara rinci pria yang akrab disapa Budi tersebut menyampaikan, dana tersebut untuk membuat.
1. Buku Antara
2. Buku Pendahuluan
3. Buku Panduan.

Selain itu Budi juga menjelaskan, bahwa buku tersebut telah dibagikan di
1. Dinas PUPR
2. PDAM
3. BAPPEDA
4. PPKAD

Dia juga mengatakan, dana tersebut juga untuk jasa konsultan dan survei lokasi titik air.

Anehnya, saat berita mulai dipublikasikan Kasi tersebut mulai mengelak dan melemparkan permasalahan dengan alasan PPK yang menandatangani kontrak kerja.

Benarkah, program ini sebagai sarana Korupsi. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *