Soal Proyek PEN di Lambar, Semakin Menunjukan Tren Abu – abu

Lampung Barat,Telisiknews.id – Dalam dokumen pengadaan yang di upload pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lampung Barat (Lambar), tercantum jika sembilan paket proyek yang bersumber dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menggunakan spesifikasi jenis pekerjaan perkerasan hotmix dan rigid.

Tapi belakangan, setelah kisruh proyek yang menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) mencuat ke publik, tiba-tiba muncul spesifikasi perkerasan Lapen dan Latasir.

Bacaan Lainnya

Sekretaris SJ-I Lampung, Jhoni Yawan, menyebut jika dalam Audiensi antara Komisi II DPRD Lambar dengan Serikat Jurnalis Independen (SJ-I) Lampung, disampaikan jika proyek yang bersumber dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memiliki jenis spesifikasi perkerasan Hotmix, Rigid, Lapen dan Latasir.

“Ini menjadi aneh karena jenis spesifikasi pekerjaan yang lain itu muncul setelah kisruh pekerjaan proyek PEN 3 dan PEN 7 muncul ke publik,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Regar itu, dalam audiensi yang digelar itu pihak Komisi II memaparkan sejumlah jenis spesifikasi pekerjaan untuk proyek PEN, berdasarkan data yang sama sekali tidak dapat, dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Siapa yang bisa menjamin soal validitas data yang disampaikan itu kalau hanya berupa selebaran yang tidak jelas asal-usulnya,” tandasnya.

Masih kata Regar, jika pihak Komisi II berbicara berdasarkan selebaran yang tidak jelas dibuat oleh siapa dan tidak didasarkan oleh pertanggungjawaban yang jelas, maka sama saja dengan memaparkan data bodong.

“Siapa yang bertanggung jawab atas data yang disampaikan itu. Ini menjadi aneh dan semakin rancu. Persoalan dana PEN ini semakin menunjukan tren yang tidak jelas dan abu-abu,” ujarnya.

Lebih lanjut Regar menerangkan jika dalam prosesnya, pihak SJ-I Lampung menyampaikan temuan terkait persoalan dana PEN 3 dan PEN 7 itu, didasarkan kepada hasil investigasi dan observasi yang didukung dengan data penunjang yang jelas sumber dan kompetensinya.

“Tanpa bermaksud merendahkan, bagaimana mungkin pihak Komisi II hanya memaparkan soal jenis dan spesifikasi pekerjaan dana PEN didasarkan selebaran yang tidak jelas asal-usulnya,” ucapnya.

Regar menerangkan bila dana PEN yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui pinjaman dari PT SMI seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, jangan justru dijadikan ajang mencari keuntungan dengan membuat spesifikasi pekerjaan yang rendah dengan biaya pengerjaan yang sangat besar.

“Dana PEN itu pinjaman yang mekanisme pembayaran angsurannya dibebankan kepada APBD Lampung Barat, jadi semua pihak harus kritis dalam mengawasi penggunaannya, jangan hanya untuk menguntungkan segelintir pihak harus mengorbankan orang banyak,” Katanya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.