Sulit Memilih Pejabat Publik yang Sama Sekali Bersih dari Kepentingan Pribadi

Telisiknews.id – Yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan kepada publik. Salah satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan yang terlanjur diambil oleh pejabat dengan konflik kepentingan.

Baik instansi maupun publik secara luas harus bisa mengakses mekanisme akuntabilitas tersebut. Bagaimanapun, dampak dari kebijakan yang diambil dalam kondisi konflik kepentingan tidak hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait, tetapi juga dapat berdampak pada kerugian publik secara luas.

Bacaan Lainnya

Pada akhirnya, memang sangat sulit memilih pejabat publik yang sama sekali bersih dari kepentingan pribadi. Hampir sebagian orang akan selalu memiliki peran ganda; di satu sisi menjadi seorang pejabat publik, namun di sisi lain juga sebagai seseorang yang memiliki kepentingan pribadi. Namun kunci utamanya adalah tentang bagaimana mengelola kondisi konflik kepentingan yang transparan dan akuntabel sehingga mampu mencegah praktik korupsi. Melihat fenomena sekarang, maka tinggal bagaimana pemerintah dan setiap institusi negara serius membangun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan bagi pejabat publik.

Karena sudah tergambar dalam sebuah laporan beberapa LSM, berita-berita media, aksi masa tapi tidak tindakan konkret yang di lakukan oleh pihak APH, penanganan proses yang lamban, terindikasi tersangka bebas bersyarat, bantuan keuangan pada lembaga vertikal kontinyu seolah-olah tanpa syarat dan prosedur sebagai di persyaratankan oleh aturan dan undang-undang.

Ini merupakan, salah satu gambaran dan merujuk pada dugaan adanya KKN serta konplik kepentingan.(R*AWPI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.