Terkait Pemberhentianya yang Diduga tak Sah Secara Admistrasi IW akan Lapor ke Inspektorat dan PMD Lambar

Lampung Barat, Telisiknews.id – Tak hanya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), soal dugaan pencemaran nama baik karena dituduh melanggar Peraturan Daerah (Perda) no 12 Tahun 2021 Pasal 85 poin b dan c, IW aparat Pekon Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang diberhentikan oleh Peratin Nandang Romadona, dan diduga surat pemberhentian tersebut tidak sah secara admistrasi sehingga dianggap ke semena – menaan, IW pun akan melaporkan hal tersebut kepada pihak – pihak terkait seperti, Inspektorat Lambar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lambar).

Hal tersebut dijelaskan IW Senin, (30/5/2022), saat dikonfirmasi Telisiknews.id via ponselnya.

Bacaan Lainnya

“Saat ini saya masih menyiapkan segala sesuatunya untuk bahan laporan saya ke Inspektorat dan DPMD,” kata IW

Masih kata IW, laporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap Peratin karena telah bertindak tak sesuai prosedur bahkan tanpa alasan yang jelas. Terlebih surat pemberhentian terhadapnya itu, tanpa rekomendasi dari camat setempat.

“Dia telah memberhentikan saya dengan surat pemberhentian yang tidak sah secara admistrasi, dan ini pihak – pihak terkait harus tahu makanya saya akan laporkan ke tidak profesionalan peratin itu,” tegasnya.

Ida juga mengatakan, sebagai orang yang memimpin dan orang nomor satu di pekon tersebut, seharusnya Peratin Cipta Mulya lebih memahami apa itu Perda apa itu Undang – Undang (UU) Desa dan apa itu Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Pemendagri).

“Kalau begini, nama saya di mata masyarakat tercoreng hanya karena ketidak profesionalan seorang peratin, apa lagi saya disangkakan melanggar Perda dekan – akan saya melakukan perbuatan yang merugikan pekon atau melakukan tindakan tidak terpuji sehingga saya diperlakukan seperti ini,” ujarnya.

Ida berharap, kepada Pemerintah terkait untuk memberikan teguran dan mempertimbangkan kelayakan oknum Peratin tersebut, dalam memimpin Pekon.

“Peratin seharusnya mamahami apa itu prosedur, apa itu admistrasi apa itu aturan dan undang – undang sehingga dalam memberikan keputusan tidak sembrono dan merugikan orang lain,” tandasnya. (San).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.