Zaidirina Buka Bimtek Pembinaan Pengawasan dan LPJ Dana Desa Kepala Tiyuh di Bandar Lampung

Tubaba,Telisiknews.id – PJ Bupati Tulangbawang Barat Zaidirina, membuka bimbingan teknis (Bimtek) Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa bagi aparatur pemerintahan Tiyuh (desa/red) terhadap seluruh kepala Tiyuh sekabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Kegiatan berpusat di Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Minggu (2/10/2022) malam.

Penyelenggara Bimtek ini, digelar Badan Kerjasama Antar Tiyuh (BKAT) Tulangbawang Barat, dan yang menjadi narasumber Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan Kasi Datun dari Kejaksaan Negeri Tulangbawang Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (PMT) Tubaba, serta Dirjen Pemdes Provinsi Lampung.
Senin 3/10/2022.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya sekaligus arahannya, PJ Bupati mengatakan,bahwa Bimtek ini tentunya harus dilaksanakan secara konsisten kedepannya. Tujuannya agar langkah-langkah kebijakan yang diambil Kepala Tiyuh sifatnya terarah dan inovatif.

“Bimtek ini tentunya harus dilaksanakan secara konsisten kedepannya.
Tujuannya agar langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Tiyuh/Desa, sifatnya terarah dan inovatif,” ungkap Zaidirina.

Dikatakan Ketua Harian APDESI Tubaba Hendarwan menjelaskan Bimtek di gelar selama tiga hari dari tanggal 2 – 5 Oktober 2022.

“Tujuannya, untuk memberikan pemahaman tentang Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa bagi aparatur, agar tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan ini sangat penting, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala tiyuh,” jelas Hendarwan.

Dengan Bimtek ini, sehingga realisasi anggaran dana desa benar-benar digunakan untuk kemajuan tiyuh di Tulangbawang Barat. Bimtek juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala tiyuh di Tulangbawang Barat, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Diharapkan para kepala tiyuh di Tulangbawang Barat, bisa lebih taat hukum, memahami hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum. Sehingga, nantinya terhindar dari perbuatan yang tergolong perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana korupsi.
(Reza).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *